Pembuat kebijakan di Korea terbagi pendapat tentang cara terbaik mengatur struktur kepemilikan di sektor pertukaran kripto. Tim Tugas Aset Digital Partai Demokrat baru-baru ini menentang usulan Komisi Layanan Keuangan untuk memberlakukan batasan 15-20% pada saham pemegang saham utama di platform aset digital. Alih-alih mendukung pembatasan kepemilikan secara menyeluruh, penasihat Demokrat mendukung pendekatan regulasi alternatif yang dapat mengubah cara Korea mengelola tata kelola pertukaran.
Partai Demokrat Menantang Inisiatif Batas Kepemilikan FSC
Menurut laporan dari NS3.AI, komite penasihat Partai Demokrat telah menentang apa yang mereka anggap sebagai model kepemilikan yang terlalu ketat. Kelompok ini berpendapat bahwa membatasi pemegang saham individu hingga 15-20% mungkin bukan cara paling efektif untuk mengatasi kekhawatiran mendasar yang mendorong usulan FSC. Alih-alih menerapkan batasan tersebut, para penasihat percaya bahwa Korea harus memprioritaskan pembentukan perlindungan kelembagaan yang kokoh untuk mencegah perilaku bermasalah dan melindungi integritas pasar.
Membangun Kerangka Hukum yang Lebih Kuat Daripada Batas Kepemilikan
Posisi Partai Demokrat berpusat pada filosofi regulasi yang lebih bernuansa. Alih-alih sekadar membatasi persentase kepemilikan, mereka menganjurkan kerangka hukum yang komprehensif dikombinasikan dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Kerangka ini akan mencakup sistem pemantauan yang ditingkatkan, persyaratan tata kelola yang transparan, dan pemeriksaan yang dirancang khusus untuk mencegah konflik kepentingan dan membatasi kegiatan ilegal dalam operasi pertukaran. Para penasihat berpendapat bahwa perlindungan berlapis seperti ini bisa lebih efektif daripada sekadar pembatasan kepemilikan yang kasar.
Mengapa Perdebatan Ini Penting untuk Ekosistem Pertukaran Korea
Ketidaksepakatan antara Partai Demokrat dan FSC mencerminkan ketegangan yang lebih luas di Korea antara regulasi pencegahan dan pembatasan struktural. Pendekatan batas kepemilikan FSC berasumsi bahwa membatasi kendali investor tunggal secara alami mengurangi risiko sistemik. Para penasihat Demokrat membalas bahwa mekanisme pengawasan yang dirancang dengan baik dapat mencapai efek perlindungan yang sama dengan gangguan yang lebih kecil terhadap aliran modal dan fleksibilitas investasi. Bagaimana Korea menyelesaikan perdebatan kebijakan ini kemungkinan akan mempengaruhi daya saing dan kapasitas inovasi sektor aset digitalnya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengawasan Bursa Crypto Korea Menghadapi Perdebatan Kebijakan tentang Pembatasan Kepemilikan
Pembuat kebijakan di Korea terbagi pendapat tentang cara terbaik mengatur struktur kepemilikan di sektor pertukaran kripto. Tim Tugas Aset Digital Partai Demokrat baru-baru ini menentang usulan Komisi Layanan Keuangan untuk memberlakukan batasan 15-20% pada saham pemegang saham utama di platform aset digital. Alih-alih mendukung pembatasan kepemilikan secara menyeluruh, penasihat Demokrat mendukung pendekatan regulasi alternatif yang dapat mengubah cara Korea mengelola tata kelola pertukaran.
Partai Demokrat Menantang Inisiatif Batas Kepemilikan FSC
Menurut laporan dari NS3.AI, komite penasihat Partai Demokrat telah menentang apa yang mereka anggap sebagai model kepemilikan yang terlalu ketat. Kelompok ini berpendapat bahwa membatasi pemegang saham individu hingga 15-20% mungkin bukan cara paling efektif untuk mengatasi kekhawatiran mendasar yang mendorong usulan FSC. Alih-alih menerapkan batasan tersebut, para penasihat percaya bahwa Korea harus memprioritaskan pembentukan perlindungan kelembagaan yang kokoh untuk mencegah perilaku bermasalah dan melindungi integritas pasar.
Membangun Kerangka Hukum yang Lebih Kuat Daripada Batas Kepemilikan
Posisi Partai Demokrat berpusat pada filosofi regulasi yang lebih bernuansa. Alih-alih sekadar membatasi persentase kepemilikan, mereka menganjurkan kerangka hukum yang komprehensif dikombinasikan dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Kerangka ini akan mencakup sistem pemantauan yang ditingkatkan, persyaratan tata kelola yang transparan, dan pemeriksaan yang dirancang khusus untuk mencegah konflik kepentingan dan membatasi kegiatan ilegal dalam operasi pertukaran. Para penasihat berpendapat bahwa perlindungan berlapis seperti ini bisa lebih efektif daripada sekadar pembatasan kepemilikan yang kasar.
Mengapa Perdebatan Ini Penting untuk Ekosistem Pertukaran Korea
Ketidaksepakatan antara Partai Demokrat dan FSC mencerminkan ketegangan yang lebih luas di Korea antara regulasi pencegahan dan pembatasan struktural. Pendekatan batas kepemilikan FSC berasumsi bahwa membatasi kendali investor tunggal secara alami mengurangi risiko sistemik. Para penasihat Demokrat membalas bahwa mekanisme pengawasan yang dirancang dengan baik dapat mencapai efek perlindungan yang sama dengan gangguan yang lebih kecil terhadap aliran modal dan fleksibilitas investasi. Bagaimana Korea menyelesaikan perdebatan kebijakan ini kemungkinan akan mempengaruhi daya saing dan kapasitas inovasi sektor aset digitalnya.